Just another WordPress.com site

Profil

LATAR BELAKANG BKK

Salah satu tujuan Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK )adalah menyiapkan lulusannya dapat bekerja di berbagai sektor lapangan kerja.

Oleh karena itu berbagai upaya telah dan sedang dilakukan untuk menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi dan mampu bersaing di eraglobalisasi ini.

Kondisi yang ada sekarang menunjukan, di satu sisi SMK harus menyiapkan lulusan yang kompeten dalam bidangnya sehingga mampu mengisi lowongan kerja, tetapi disisi lainbetapa sulitnya lulusan SMK dapat diterima bekerja karena keterbatasan lapangan kerja.

Untuk mengisi kendala tersebut telah dilakukan kerjasama yang sinergis antara kementrian pendidikan Nasional dan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan dibentuknya BursaTenaga Khusus SMK.

Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disebut BKK adalah Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi dan di Lembaga Pelatihan yang berfungsi melakukan kegiatan memberikan informasi pasar kerja,  Pendaftaran Pencari Kerja, memberi Penyuluhan dan Bimbingan serta Penyaluran penempatan Tenaga Kerja.

Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah bertujuan untuk memberikan pelayanan antar kerja kepada pencari Kerja baik siswa dan tamatan Sekolah yang bersangkutan, mencakup pemberian informasi pasar kerja, Pendaftaran pencari kerja, Penyuluhan dan bimbingan jabatan.

Namun demikian, keberadaan sebagian BKK di SMK belum dapat berjalan secara Optimal sesuai dengan fungsi dan perannya.

Hal ini mungkin di sebabkan pengelola BKK kurang Profesional, kurang informasi dari berbagai fihak, baik dari Dunia Kerja, Penyalur Tenaga Kerja, pihak Disnakertrans atau tidak ada Jaringan Komunikasi diantara BKK SMK itu sendiri.

Berdasarkan hal diatas, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Khususnya bidang Dikmenti ( SMK ) memandang perlu untuk melaksanakan BINTEK BKK SMK, sebagai sarana untuk meningkatkan sarana, mengefektipkan dan mengoptimalkan keberadaan BKK di seluruh SMK yang berada dilingkungan Jawa Barat.

Melalui Bintek ini diharapkan peran fungsi dan keberadaan BKK SMK betul-betul dapat berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan harapan.

( DICUTAT DARI PANDUAN BINTEK BKK SMK PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011)

LANDASAN HUKUM BKK

1. Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

2. Undang-undang No.7 tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan

     diPerusahaan

3. Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

4. Keputusan Presiden RI Nomor 4 tahun 1980 tentang Wajib Lapor Lowongan

     Pekerjaan

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-203/MEN/1999 tentang Penempatan

    Tenaga Kerja di Dalam Negeri

6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.KEP.23/MEN/2001, tentang

    Tata Kerja dan Stuktur Organisasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP-207/MEN/1990 tentang Sistem

    Antar Kerja

8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP-203/MEN/1999 tentang

     Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri

9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-229/MEN/2003

     tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

10.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor KEP-230/MEN/2003

      tentang Golongan dan Jabatan Tertentu yang Dapat Dipungut Biaya Penempatan

      Tenaga Kerja

11.Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen

     Pendidikaan dan Kebudayaan  dan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan

     Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja No. 009/C/KEP/U/1994 dan No.KEP.02/BP

     /1994, tentang Pembentukan Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah dan

     Pemanduan Penyelenggara  Bursa Kerja

12. Perjanjian Kerjasama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan

       Departemen Tenaga Kerja Nomor.076/U/1993 dan

13. Kep.215/MEN/1993 tentang Pembentukan Bursa Kerja dan Pemanduan

      Penyelenggara Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi.

PENDIRIAN BURSA KERJA KHUSUS

1. Setiap Pimpinan Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Tinggi dan

    Lembaga Pelatihan Kerja dapat mendirikan BKK.

2. Menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan yang ditujukan kepada Kepala

     Instansi yang berwenang dibidang Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota sesuai domosili

     BKK yang akan didirikan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s